25 Februari 2021

Berita Indonesia dan Dunia, Kabar terbaru terkini, Politik, Peristiwa, Bisnis, Bola, Teknologi dan Peristiwa

Presiden Jokowi Menolah Beberapa Poin Revisi UU KPK Demi Memperkuat KPK

Bandung, CNNDaily.net – Banyak yang mengira bahwa revisi UU KPK nomor 30 Tahun 2002 itu akan memperlemah lembaga anti rasuah tersebut. Kalau melihat draft revisi UU KPK yang disodorkan oleh DPR-RI memang terlihat beberapa poin yang akan memperlemah KPK, inilah kemungkinan yang ditentang oleh penggiat anti korupsi.

Pelemahan KPK memang jadi momok bagi negeri ini. Kejahatan korupsi masih menjadi hal yang menakutkan bagi kita semua. Sepanjang tahun kita selalu mendengar beberapa pejabat negara terkena OTT oleh KPK. Dan pelemahan KPK diyakini akan menggirangkan penggiat korupsi di negeri ini.

Namun membiarkan KPK menjadi lembaga super body juga bukan sesuatu yang benar. Karena tanpa pengawasan KPK akan bertindak sewenang-wenang dalam menangani permasalahannya. Seperti aturan penyadapan yang selama dilakukan oleh KPK tidak harus mendapatkan izin baik dari pengadilan, Jaksa Agung atau yang berwenang lainnya. KPK mempunyai wewenang sendiri untuk melakukan penyadapan.

Kewenangan KPK inilah yang banyak disoroti berbagai kalangan. Bagaimana tidak, ketika melakukan penyadapan terhadap seseorang yang diduga melakukan tindakan suap atau korupsi. KPK tidak mempunyai batas waktu. Inilah yang ditakutkan oleh publik. Bagaimana jika terduga akhirnya tidak melakukan tindakan korupsi yang disangkakan?

Baca Juga :  China Mengakui Pihaknya Menahan 2 Warga AS terkait Pelanggaran Aturan Perbatasan

Baca juga: Melihat ruangan dan Interior Perpustakaan BJ Habibie yang Bikin Betah

Tapi dari penyadapan tersebut diketahui terduga melakukan hal asusila. Jika ada oknum KPK yang nakal maka hasil penyadapan ini bisa menjadi alat pemerasan kepada yang bersangkutan. Dan inilah yang ditakutkan jika kewenangan dari KPK ini tidak dikontrol. Karena kita yakin bahwa pegawai-pegawai KPK tidak seratus persen suci. Jangankan pegawai KPK, di antara 12 rasul Yesus Kristus pun ada satu yang berkhianat kepada Yesus.

Tetapi Presiden Jokowi tidak mau hal-hal demikian menjadi sebuah serangan kepada KPK. Presiden Jokowi tetap ingin KPK eksis memberantas korupsi di negeri ini. Meskipun DPR ingin kewenangan penyadapan KPK ini harus seizin pengadilan atau Jaksa Agung, tetapi Presiden Jokowi tidak menyetujuinya.

Dan inilah beberapa poin draft revisi UU KPK dari DPR yang ditolak oleh Presiden Jokowi, karena Presiden Jokowi tidak menghendaki ada pelemahan terhadap KPK. Presiden justru menginginkan KPK lebih kuat lagi agar pemberantasan korupsi di Indonesia bisa berjaya. Tetapi Presiden juga tidak menginginkan KPK tanpa pengawasan.

Presiden tidak setuju izin penyadapan dari eksternal

Baca Juga :  Inggris Sebut Mutasi Baru Varian Virus Corona Lebih Cepat Menular

“Yang pertama, saya tidak setuju jika KPK harus memperoleh izin dari pihak eksternal untuk melakukan penyadapan. Misalnya harus izin ke pengadilan, tidak. KPK cukup memperoleh izin internal dari Dewan Pengawas untuk menjaga kerahasiaan.”

Jadi sudah jelas, Presiden mendukung penyadapan oleh KPK. Tetapi jika DPR menghendaki izin penyadapan dari eksternal, Presiden malah menganjurkan izinnya cukup dari internal saja, yaitu Dewan Pengawas KPK.

Selain penyidik KPK tidak boleh sewenang-wenang melakukan penyadapan seperti saat ini, KPK juga tidak perlu mendapatkan izin dari pihak luar, cukup dari Dewan Pengawas saja. Ini merupakan solusi yang brilian dari Presiden. Penyidik tidak dapat sewenang-wenang melakukan penyadapan, tetapi KPK juga tidak tergantung pihak luar untuk melakukan penyadapan yang dirasa perlu.

Penyelidik dan Penyidik Tak harus dari kepolisian dan kejaksaan

“Yang kedua, saya tidak setuju penyelidik dan penyidik KPK hanya berasal dari kepolisian dan kejaksaan saja. Penyelidik dan penyidik KPK bisa juga berasal dari unsur ASN (aparatur Sipil Negara) yang diangkat dari pegawai KPK maupun instansi pemerintah lainnya. Tentu saja harus melalui prosedur rekrutmen yang benar.”

Presiden juga menekankan bahwa penyelidik dan penyidik KPK tidak harus dari kepolisian dan kejaksaan, tetapi bisa juga berasal dari pegawai KPK yang diangkat menjadi penyelidik atau penyidik melalui rekrutmen yang benar.

Baca Juga :  Gubernur Sumater Utara Minta Ruang Tunggu VIP di Bandara Binaka Segera Dirapihak

KPK tidak wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung

“Yang ketiga, saya juga tidak setuju bahwa KPK wajib berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dalam penuntutan. Karena sistem penuntutan yang berjalan saat ini sudah baik sehingga tidak perlu diubah lagi.”

Presiden Jokowi meyakini bahwa penuntutan KPK saat ini sudah benar, jadi tidak perlu berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung seperti yang dikehendaki oleh DPR.

Baca juga: Politikus PDIP Sebut Wadah Pegawai KPK Jadi Kelompok Politik

LHKPN

“Yang keempat, saya juga tidak setuju perihal pengelolaan LHKPN yang dikeluarkan oleh KPK diberikan kepada kementerian atau lembaga lain. Tidak, saya tidak setuju. Saya minta LHKPN tetap diurus oleh KPK sebagaimana yang berjalan selama ini.”

Dari sini, kita sudah tahu sikap dari Presiden Jokowi mengenai revisi UU KPK. Terlihat bahwa Presiden Jokowi memang benar-benar ingin melihat KPK sebagai sebuah lembaga yang kuat yang menangani pemberantasan korupsi. Tetapi Presiden juga tidak mau melihat KPK lepas kontrol tanpa ada pengawasan.