13 Januari 2021

Berita Indonesia dan Dunia, Kabar terbaru terkini, Politik, Peristiwa, Bisnis, Bola, Teknologi dan Peristiwa

NETFLIX

Belum Menyandang Status BUT, Netflix Bikin Indonesia Rugi Rp629 Miliar

Cnndaily.net, Jakarta – Netflix hadir di indonesia sejak bulan Januari 2016. Selama itu pula, Netflix bikin rugi Indonesia senilai Rp629,76 miliar. Kerugian tersebut dialami Indonesia karena Netflix belum menyandang stauts Badan Usaha Tetap (BUT).

Kewajiban bagi perusahaan penyedia layanan over the top (OTT) harus BUT tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019 mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE)

“Potensi kerugian itu kira-kira berdasarkan jumlah subscriber. Ini semua kira-kira,” kata Anggota Komisi I DPR RI Bobby Rizaldi dalam diskusi Polemik Netflix: Antara Bisnis, Regulasi, dan Norma Sosial di Jakarta, (16/1/2020).

Baca Juga : Habiskan Rp 3,4 Miliar Demi Wisata ke Luar Angkasa

Dikutip data Statista, Netflix mempunyai 481.450 pelanggan di Indonesia pada lalu. Pada 2020, diperkirakan jumlahnya naik dua kali lipat menjadi 906.800. Dengan asumsi paling konservatif, 481.450 pelanggan tersebut berlangganan paket paling murah di Netflix, yang artinya mereka meraup Rp52,48 miliar. Bila dikalikan selama setahun, layanan video on demand ini bisa mendaptkan Rp629,76 miliar.

Baca Juga :  CEO Realme Ketahuan Gunakan Iphone

Bobby menyampaikan bahwa perusahaan OTT tersebut kebanyakan membakar yangnya dalam menjalankan usaha. Tetapi, di sisi lain, mereka mendapatkan data berupa trafik hingga kebiasaan pengguna yang bisa jadi big data.

“Uangnya tidak di Netflix, tetapi di perusahaan big data yang menangani trafik di Netflix seperti lainnya, Gojek, Tokopedia, itu tidak ada uangnya di BUT,” ungkapnya.

Maka dari itu, DPR menyarankan agar pemerintah meniru cara Singapura yang akan menerapkan aturan kepada perusahaan OTT dengan membebani pajak kepada pengguna Netflix.

“Tinggal Netflix-nya mau membebankan ke user apa dia yang nanggung,” pungkasnya.

Baca Juga : Ada Lambang Bintang David dan Nazi di Singgasana Kerajaan Agung Sejagat Purworejo

Dorongan Pemerintah

Bobby mendorong pemerintah segera menemukan formula terbaik untuk bisa menarik pajak dari para pemain over-the-top (OTT) di Indonesia, termasuk Netflix.

Netflix, seperti sejumlah layanan OTT lain di Indonesia, sampai saat ini belum menjadi Badan Usaha Tetap (BUT), sehingga pemerintah beum bisa menarik pajak.

“Kami ingin pemerintah cepat menemukan formula untuk menarik pajak dari Netflix, yang bahkan sampai sekarang belum juga menjadi BUT,” katanya.

Baca Juga :  Imam Nahrawi Urusan mundur dari Dewan Menteri

Pemerintah harus terlebih dahulu mengklasifikasikan bentuk usaha Netflix di Indonesia. Hal ini bertujuan mempermudah pemerintah untuk mengetahui tindakan yang akan diambil jika nanti ada pelanggaran hukum, termasuk dalam hal ini pembayaran pajak.

“Dasar hukumnya harus jelas. Sekarang masih bertanya-tanya, katanya melanggar, tapi penegak hukum tidak bisa langsung mengambil langkah. Ada kontekn yang melanggar tapi kita tidak bisa take down,” jelasnya.

Ia pun mencontohkan upaya Singapura untuk mendapatkan pajak dari layanan Netflix. Singapura melakukan perubahan pada Goods and Services Tax (GSD), yang kini mencakup layanan video streaming dan berlangganan online. Perubahan ini bertujuan untuk melindungi ritel lokal agar bisa bersaing dengan vendor luar negeri.