29 Oktober 2020

Berita Indonesia dan Dunia, Kabar terbaru terkini, Politik, Peristiwa, Bisnis, Bola, Teknologi dan Peristiwa

specaialis

Jokowi Meminta Agar Segera diatur Pembatasan Sosial Berskala Besar

CNNdaily – Jakarta, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta kepada Tim Gugus Tugas Covid-19 agar segera mengatur kebijakan pembatasan sosial bersekala besar. Jokowi mengimbau agar physical social dilakukan dengan tegas serta lebih disiplin untuk menghindari semakin meluasnya wabah corona.

“Sehingga tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlu didampingi adanya kebijakan darurat sipil,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait Laporan Tim Gugus Tugas Covid-19 melalui siaran telekonference di Istana Merdeka, Senin (30/3/2020).

Untuk mejalankan kebijakan pembatasan sosial berskala besar, Jokowi minta agar disiapkan aturan pelaksanaan yang jelas. Sehingga panduan dari Provinsi, Kabupaten dan kota bisa dilaksanakan.

Jokowi juga menegaskan karantina kesehatan termasuk karantina wilayah ada keputusan Pemerintah Pusat. Dan daerah tidak bisa memutuskan hal tersebut.

“Saya ingatkan kebijakan kekarantinaan kesehatan termasuk karantina wilayah adalah kewenangan pemerintah pusat, bukan kewenangan pemerintah daerah,” ungkap Jokowi.

 Awasi Pemudik

Presiden Joko Widodo atau Jokowi juga meminta kepada para kepala daerah untuk meningkatkan kewaspadaan bagi wilayahnya yang sudah kedatangan pemudik. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun menjelaskan beberapa daerah sudah menerapkan protokol kesehatan.

Baca Juga :  Niat Berbuat Baik Selamatkan Kucing, Tapi Karena Iseng Azam Harus Berurusan Dengan Polisi

“Warga yang sudah terlanjur mudik saya minta kepada pada gubernur, bupati dan wali kota meningkatkan pengawasannya pengawasan di wilayah masing-masing sangat penting sekali,” kata Jokowi saat membuka rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Senin (30/3/2020).

Dia juga meminta kepada kepala daerah agar melakukan protokol kesehatan secara terstruktur. Jangan sampai kata dia penyaringan dilakukan berlebihan.

“Terapkan protokol kesehatan dengan baik sehingga memastikan bahwa kesehatan para pemudik itu betul-betul memberikan keselamatan bagi warga yang ada di desa,” ungkap Jokowi.

Sementara itu Pemerintah juga resmi mengumumkan perpanjangan masa Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga 21 April 2020.

Pembatasan

Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (Work From Home) bagi Aparatur Sipil Negara sebelumnya diatur dalam Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 di Lingkungan lnstansi Pemerintah.