22 September 2020

Berita Indonesia dan Dunia, Kabar terbaru terkini, Politik, Peristiwa, Bisnis, Bola, Teknologi dan Peristiwa

Benahi Kurikulum SMK, Pemerintah Gandeng Pelaku Industri

Saat ini pengangguran di Indonesia didominasi oleh lulusan SMK (BPS, 2019). Padahal, lulusan SMK harusnya menjadi yang paling siap untuk diserap oleh dunia kerja.

Untuk itu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan revitalisasi atau pembenahan kurikulum SMK Perkebunan. Salah satunya adalah dengan cara melibatkan industri secara langsung.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Kreatif, Kewirausahaan dan Daya Saing Koperasi dan UKM, Rudy Salahuddin menyebutkan sebagai implementasi dari Peta Jalan (Roadmap) Kebijakan Pengembangan Vokasi di Indonesia 2019-2025, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian telah bekerja sama dengan kementerian dan lembaga (K/L) terkait serta sembilan Pemerintah Daerah (Pemda) dalam melakukan pilot project revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan Balai Latihan Kerja (BLK).

“Pilot project tersebut sudah dimulai sejak tahun ajaran baru di Juli 2019, dan mencakup 17 kompetensi pada 6 sektor, yaitu: agribisnis, pariwisata, manufaktur, pertambangan, seni dan industri kreatif, dan kemaritiman, serta diikuti oleh 17 SMK dan 1 BLK,” kata dia, di kantornya, Selasa (27/8).

Salah satu dari 17 kompetensi tersebut di antaranya adalah kompetensi kopi dan sawit melalui pilot project revitalisasi SMK Perkebunan Kopi pada SMK PPN Tanjung Sari Sumedang-Jawa Barat dan SMK Perkebunan Sawit di SMKN 2 Tanah Grogot-Kalimantan Timur.

Baca Juga :  Hati Menyentuh Cerita JiPi, SD Boy di Solo Tidak Malu Sale Rojak untuk Membantu Keluarga

“Maka itu, Kemenko Perekonomian mencoba membenahi pendidikan SMK yang ada sekarang, agar sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri,” ujarnya.

Dia menjelaskan peran industri memang sangat penting dalam program Revitalisasi SMK/BLK, yakni mulai dari penyusunan kurikulum, Training of Trainer (ToT), sertifikasi kompetensi, sampai kepada pemenuhan sarana-prasarana.

Sehingga, untuk mendorong peran industri yang lebih besar lagi, pemerintah memberi insentif bagi industri yang terlibat dalam usaha pengembangan SMK. Hal ini ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 45 Tahun 2019 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan.

“Dalam aturan tersebut, pemerintah memberikan potongan sebesar 200% dari biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk vokasi. Ini menjadi pengurang biaya dalam laporan laba/rugi perusahaan,” ungkapnya.

Selama sekitar dua bulan ini, Kemenko Perekonomian bersama mitra industri, ahli perkebunan kelapa kopi serta sawit, dan juga SMK terpilih telah menyusun rancangan kurikulum dan kompetensi keahlian baru. Langkahnya adalah dengan merevisi Kompetensi Inti dan Dasar “Agribisnis Perkebunan” (seperti yang tertera pada Peraturan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. 7/D.D5/KK/2018 tentang Struktur Kurikulum SMK/MAK) menjadi lebih spesifik dan fokus terhadap Agribisnis Perkebunan Kopi dan Sawit.

Baca Juga :  IHSG Recover pada perdagangan sesi ke dua, 20 Maret 2020

Bangun Pabrik KA Terbesar ASEAN, INKA Manfaatkan Tenaga Terampil SMK

Dalam upaya melahirkan SDM berkompeten di industri perkeretaapian, BUMN PT Industri Kereta Api (INKA) menggandeng lima lembaga pendidikan vokasi di Banyuwangi. Lima lembaga pendidikan itu adalah SMKN I Glagah, SMK Tegalsari, SMK Ihya’ Ulumuddin, SMK Muhammadiyah Rogojampi, dan Politeknik Negeri Banyuwangi. 

Nantinya SDM itu untuk kebutuhan SDM pabrik kereta terbesar Asia Tenggara (ASEAN) yang sedang dibangun di Banyuwangi.

“Saya berharap lebih dari 70 persen karyawan di sini adalah tenaga-tenaga lokal yang terampil saat pabrik ini beroperasi pada Agustus 2020,” ujar Menteri BUMN Rini Soemarno saat mengunjungi sekolah vokasi binaan PT INKA di SMKN 1 Glagah, Banyuwangi, Rabu (17/7).

Lima lembaga pendidikan tersebut, dibuka kelas khusus jurusan teknik mesin dan teknik las dengan standar industri perkerataapian. PT INKA menyusun kurikulum hingga supervisi. Bahkan, para tenaga ahli PT INKA menjadi guru tamu dalam frekuensi pertemuan hingga 20 kali per semester.

INKA juga menggerojok dana ratusan juta untuk bantuan alat-alat praktikum ke SMK tersebut sehingga para pelajar bisa mempelajari standar permesinan kereta. 

Baca Juga :  LSI: Masyarakat Masih Puas Kinerja Demokrasi Pemerintahan Jokowi

Rini mengapresiasi kolaborasi INKA dan Banyuwangi, di mana ada win-win solution antara kebutuhan SDM berkualitas yang diinginkan industri dan tuntutan penyerapan SDM lokal.

“Kami perlu menyiapkan pendidikan dasar dengan spesifikasi industri di daerah setempat. Kolaborasi ini patut diapresiasi,” jelas Rini.

Dirut PT INKA Budi Noviantoro mengatakan, kolaborasi dengan SMK ini semakin membuka peluang bagi anak-anak muda Banyuwangi untuk menjadi ahli perkeretaapian.

“Dengan SMK yang sesuai standarisasi industri kereta, keterampilan para pelajar bisa match dengan kebutuhan industri,” ujarnya.

Wakil Bupati Banyuwangi Yusuf Widiyatmoko mengatakan, Banyuwangi mempunyai strategi penyerapam SDM lokal dengan cara yang win-win solution.

“Tidak asal menerapkan aturan harus utamakan SDM lokal. Juga tidak asal menerapkan semua pekerja ber-KTP lokal. Yang dilakukan Bwi adalah menyiapkan kompetensi SDM-nya. Sembari menunggu pembangunan pabrik, SDM sudah disiapkan dgn menggandeng SMK,” kata Yusuf.