MUI Minta DPR Segera Cabut RUU HIP, Agar Penolakan Tidak Meluas

CNNdaily – Jakarta, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas minta DPR segera mencabut pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) agar penolakan masyarakat tak semakin meluas.

“Cabut secepatnya pembahasan ini sehingga tidak terjadi peristiwa-peristiwa lain di luar itu,” ujar Anwar saat dihubungi, Jumat (26/6).

Dalam aksi tolak RUU HIP, Rabu (24/6) lalu, sempat diwarnai pembakaran bendera bergambar palu arit yang identik dengan simbol komunis serta bendera PDIP.

Anwar menuturkan, jika pembahasan soal RUU HIP tak segera dihentikan maka protes dari masyarakat akan terus muncul. Ia khawatir protes itu akan merembet ke persoalan lain yang tak relevan.

“Setop saja pembicaraan RUU HIP. Kalau masih ngotot ya, akan terjadi terus seperti ini. Kita kan ingin negeri ini aman, tentram, damai,” katanya.

 

Minta DPR

 

Isi RUU HIP Bermacam

Ia menegaskan DPR sebagai pengusul merupakan pihak yang bertanggung jawab atas pembahasan RUU tersebut. Anwar meminta agar masyarakat yang memprotes tak disalahkan.

Baca Juga :  Presiden Jokowi Menolah Beberapa Poin Revisi UU KPK Demi Memperkuat KPK

“Jangan yang buat masalah disalahkan. Penyebab masalah itu yang harus dipermasalahkan, kan mereka yang mengusulkan,” ucap Anwar.

Dalam maklumat tersebut, MUI menduga RUU HIP ingin melumpuhkan unsur Ketuhanan pada sila pertama Pancasila secara terselubung. MUI juga menilai, unsur-unsur pada RUU HIP ingin menyimpangkan makna Pancasila, yang ditunjukkan dengan upaya memecah Pancasila menjadi Trisila dan Ekasila.

MUI sendiri sebelumnya telah menyampaikan Maklumat Dewan Pimpinan MUI Pusat dan MUI Provinsi se-Indonesia mengenai pembahasan RUU HIP.

Aksi demo menolak RUU HIP diketahui berujung pembakaran bendera bergambar palu arit dan PDIP. Pembakaran bendera PDIP ini pun berbuntut panjang.

“RUU HIP ini kan isinya macam-macam, maka jangan dibuat tafsir-tafsir baru soal Pancasila,” tuturnya.

PDIP menyatakan bakal menempuh jalur hukum terkait pembakaran bendera partai berlogo banteng moncong putih tersebut.

Sementara terkait pembahasan RUU HIP, pemerintah telah meminta menunda pembahasan tersebut di DPR. Namun sejumlah fraksi di DPR menyebut masih menunggu surat resmi dari pemerintah terkait penundaan.

Baca Juga :  Arsul tentang kepemimpinan KPK memberi Jokowi mandat: tidak jelas

 

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *